Agar Bebas Covid dan Sengketa, Kemendagri Wacanakan E-Voting di Pilkades

  • Bagikan
Gelaran Pilkades Sumenep 2021
ilustrasi

matajatim.idJAKARTA-Ketika menunggu kepastian gelaran Pilkades setelah ditunda gegara PPKM Covid-19. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewacanakan model pemungutan suara melalui e-voting di Pilkades (Pemilihan Kepala Desa).

Wacana ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Yusharto Huntoyungo dalam webinar dengan tema “Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik Voting” pada Kamis (24/9/2021).

Katanya, untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 dan 2022 yang aman dan bebas Covid-19, salah satunya perlu menerapkan Pilkades dengan metode e-voting

“E-voting dalam pemungutan suara dapat efektif dan meminimalisir adanya sengketa di tingkat pedesaan. Pemanfaatan teknologi informasi bisa diterapkan dalam konteks berdemokrasi. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan e-voting dalam pemilihan umum di pedesaan,” jelasnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (24/9).

Yusharto menjelaskan bahwa ada sekitar 1.572 desa di 23 Kabupaten yang telah melangsukan pemilihan umum di tingkat pedesaan melalui e-voting.

Data yang terakumulasi dari tahun 2013-2020 ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk mengaplikasikan e-voting dalam pemilihan kepala desa.

“Menjamin transparansi, akuntabilitas dan kecepatan bagi publik dalam mengakses hasil pemilihan serta lebih ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas suara,” ujar Yusharto.

Menurutnya, e-voting memiliki aspek-aspek positif dan keunggulan dari pada menggunakan pemilihan umum yang konvensional.

Ia berujar jika e-Voting memiliki sistem yang aman dan akuntabel. Lalu, sistem e-voting juga memberikan efek pada efisiensi dan efektivitas waktu dalam pemungutan suara. (rafi)

  • Bagikan

Respon (1)

  1. Tidak efisiensi dan sangat tidak maksimal. Karena Pilkades tingkat desa maupun kabupaten dan gubernur tidak seperti pemilihan Osis. Yang pasti akan berdampak lebih Besar lagi negatif. Saya Akademisi sangat tidak setuju. Pemerintah kok bisa tidak kompeten dan menentukan kebijakan. Baru belum 1 bulan kemendagari mempersilahkan Pilkades dengan dasar Vaksinasi 25%. Bisa dikatakan plinplan. Tidak teguh pendirian. Satu hal lagi, Pilkades ribet, waktu pemilihan bupati sudah masuk covid 19 aman aman saja. Kenapa ketika persoalan Pilkades seribet. Jangan bilang ada unsur Politik. Kualat semuanya ke turunanya. Jangan anggap kami ikhlas begitu saja. Sepeserpun uang saya dan rakyat jika disalahkan gunakan tidak ridho dunia akhirat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *