Aktivis Madura Tolak Permainan Hibah Provinsi

  • Bagikan
Tolak Permainan Hibah Provinsi
Sejumlah aktivis Madura saat berorasi di pintu masuk kantor DPU Bina Marga Pemprov Jatim, di Jalan Gayung Kebon Sari, Surabaya, Rabu (15/9/2021). (matajatim)

matajatim.idSURABAYA-Sejumlah aktivis Madura yang tergabung dalam Gerakan Loyalitas Perubahan (Gelora) mendemo kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Pemprov Jatim, di Jalan Gayung Kebon Sari, Surabaya,  Rabu (15/9/2021).

Dalam aksinya mereka mendesak DPU Bina Marga Jatim terbebas dari permainan hibah provinsi.

“Dinas PU ini menjadi sarang bandar dana hibah provinsi, tidak berlebihan kiranya kalau kami katakan, Dinas PU Bina jadi sarang mafia anggaran dana hibah, dan ini perlu diberantas,” teriak Ahmad Annur Direktur Gelora saat berorasi di depan kantor DPU Bina Marga.

Dalam orasinya, Ahmad membeber temuan BPK yang selalu menimpa DPU Bina Marga Jatim dari tahun ke tahun sejak tahun 2016.

Seperti, penggunaan dana hibah tanpa SPJ dengan nominal dari tahun ke tahun yang selalu mengalami kenaikan.

Saking dari banyaknya mafia anggaran di DPU Bina Marga, Annur menilai Pulau Madura kerap menjadi tempat pencucian dana hibah Pemprov Jatim.

“Bandar dana hibah di lingkungan DPU ini banyak yang menitip program dan kegiatan di Madura. Mereka mengira Pulau Madura sebagai pembuangan program,” papar Annur.

Dari hasil investigasi Annur, sejumlah anggaran hibah provinsi yang masuk ke Madura tak sesuai dengan aspirasi orang Madura alias tidak sesuai kebutuhan orang Madura.

Dari itu, Ahmad Annur menuntut DPU Bina Marga untuk menghentikan praktek titip-menitip anggaran dana hibah lintas dapil ke Madura. Dan mengembalikan anggaran dana hibah sesuai daerah asal aspirator masing-masing Dapil.

Selain membeber berbagai temuan, Annur juga mendesak DPU Bina Marga Pemprov Jatim agar menuntaskan rekomendasi BPK Jawa Timur terkait dengan temuan dana hibah yang tanpa SPJ dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan angkanya cukup fantastis.

“Temuan BPK pada APBD 2019 sebesar Rp 356 miliar, uang sebanyak itu tidak jelas penggunaannya,” sambungnya.

Menanggapi demo aktivis Madura, Plt Sekretaris DPU Bina Marga Jatim Ir. Moch. Amirulloh saat menemui massa aksi menuturkan akan menampung aspirasi dari para aktivis.

“Bapak Plt DPU Bina Marga (Nyono.red) sebenarnya ingin menanggapi hal ini, dikarenakan adanya kegiatan, jadi beliau tidak dapat hadir pada saat ini. Aspirasi teman-teman kami terima dan akan kami sampaikan segera pada pimpinan,” tandasnya.

Amirullah hanya menjelaskan jika temuan BPK di DPU Bina Marga pada tahun 2020 sebesar 6,9 miliar dan sudah dalam proses pengembalian.

Kenapa tidak ke Aparat Penegak Hukum (APH)? Amirullah menjelaskan jika temuan BPK itu bukan kasus pencurian. Tetapi hanya kekurangan volume dari pengerjaan fisik.

Dijelaskannya, OPD DPU Bina Marga hanya bisa mengawal dari survei lokasi, NPHD dan monitoring serta evaluasi administrasi penerima dana hibah.

“Penetapan lokasi awal proyek yang ditinjau sesuai lokasi foto rencana kegiatan dalam usulan program. Setelah itu kita laporkan. Urusan hasil fisik itu bukan kewenangan kami. Tetapi kewenangan pengelola hibah. Baik pokmas dan yayasan,” pungkasnya. (syaf)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *