PB HMI Kecam AAPowerLink Lintasi Perairan Indonesia

  • Bagikan
AAPowerLink Lintasi Perairan Indonesia
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Arven Marta menyebut, pembangunan AAPowerLink yang melintasi perairan Indonesia bakal mengancam kedaulatan bangsa dan negara serta berpotensi merusak ekosistem bawah laut. Karena itu ia meminta kepada pemerintah Indonesia agar mengevaluasi rencana AAPowerLink.

matajatim.id-Rencana pembangunan kabel listrik bawah laut Australia-ASEAN Power Link (AAPowerLink) yang melintasi perairan Indonesia mendapat kecaman dari PB HMI (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam).

Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Arven Marta dalam rilis kepada wartawan meminta kepada pemerintah Indonesia agar mengevaluasi rencana AAPowerLink.

Dalih PB HMI adalah AAPowerLink yang melintasi perairan Indonesia bakal mengancam kedaulatan bangsa dan negara serta berpotensi merusak ekosistem bawah laut.

“Kami mengecam rencana pembangunan kabel bawah laut ini. Sebab, kami melihat tidak ada urgensi atau kepentingan mendesak yang mengharuskan kita mendukung program ini,” terang Arven di Jakarta, Selasa (14/9).

Arven mempertanyakan jika memang ada dampak ekonomi yang ditimbulkan dari proyek tersebut, apakah sebanding dengan ancaman yang ditimbulkan.

Sebab, katanya, proyek pembangkit listrik bawah laut ini akan mengaliri listrik di Singapura. Sedangkan Indonesia hanya ‘numpang lewat’ saja melalui kabel melintasi perairan Indonesia.

“Kabel listrik sepanjang 4.500 km akan diletakan mulai dari perbatasan ZEE Indonesia-Australia di laut Timor melewati Samudra Hindia, Selat Lombok, Laut Bali, Laut Jawa, Selat Gaspar, Laut Natuna, Selat Riau, sampai ke batas Indonesia Singapura,” urai Arven.

Pihaknya khawatir proyek ini nantinya akan membuat ekosistem bawah laut menjadi buruk, seperti terumbu karang dan sebagainya. Kekhawatiran terbesar adalah indikasi upaya spionase teritorial Indonesia.

“Nah, bisa saja nanti setelah kabel listrik itu ditaruh dibawah laut akan membuat negara kita bisa terus dipantau oleh mereka apalagi jika ditambah potensi kerusakan ekosistem bawah laut,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Arven, PB HMI perlu memberi warning kepada Presiden dan menteri terkait, Menteri Koordinator Investasi dan Maritim, Menteri Pertahanan serta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian yang komprehensif. PB HMI juga akan melakukan kajian yang hasilnya akan dipublikasikan.

“Jika memang ternyata lebih banyak mudarat dibanding manfaat, tentu proyek ini wajib dibatalkan. Negara kita harus terus berdaulat. Jangan sampai negara kita tidak berdaulat karena sangat mudah di mata-matai oleh asing,” pungkasnya.

Dari catatan PB HMI, PT Sun Cable sebagai pelaksana proyek merupakan perusahaan patungan antara raja pertambangan Australia Andrew Forrest dan miliarder teknologi Mike Cannon Brookes.

Rencananya proyek perusahaan energi Sun Cable akan dibangun pada akhir 2024 yang terdiri dari panel surya terbesar di dunia, baterai terbesar dan kabel listrik terpanjang, menyediakan 10 GW listrik yang dapat dikirim dan mencukupi untuk menyediakan seperlima dari kebutuhan listrik Singapura. (nm/kempalan)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *