Ngaku Ditelantarkan, Istri Siri Anggota DPRD Situbondo Curhat ke BK

  • Bagikan
Istri Siri Anggota DPRD Situbondo Curhat ke BK
DUK menggendong anak (tengah) saat mendatangi kantor DPRD Situbondo Jawa Timur. (istimewa)

matajatim.idSITUBONDO-Rabu (8/9/2021). Perempuan berjilbab sambil mengendong putranya datang ke Kantor DPRD Situbondo, Jawa Timur.

Perempuan itu berinisial DUK, 38 tahun, seorang ASN di Situbondo.

DUK (38) mengaku sebagai istri siri salah satu anggota DPRD Situbondo berinisial H.

Dari pintu kantor DPRD. DUK melapor ke penerima tamu lalu menuju ke ruangan Badan Kehormatan (BK) DPRD Situbondo.

DUK curhat ke BK tentang perilaku suaminya yang telah menelantarkan dirinya dan anak hasil perkawinan dengan si dewan berinisial H.

DUK bercerita, dirinya berkenalan dengan H sekitar 2018 atau menjelang pemilihan legislatif 2019.

DUK menerima ajakan H untuk menikah secara siri. Pernikahan terjadi di tahun 2018.

Dari perkawinan siri itu, DUK dikarunia seorang anak .

Ibu yang beralamat Desa/Kecamatan Mangaran ini mengaku kecewa dengan perlakuan suami sirinya yang selama dua tahun menikah dengan si dewan H banyak mengalami kerugian, baik materi maupun moril.

Saat putranya lahir hasil perkawinan dengan si H, DUK harus membiayai untuk pengobatan anak yang terlahir berkebutuhan khusus.

Segala curhatan DUK disampaikan kepada BK sambil didampingi penasihan hukumnya, Heri Sampurno.

Ketua BK DPRD Situbondo, Johantono membenarkan adanya pengaduan dari seorang ibu anak satu pada Rabu, 8 September 2021 kemarin.

Menurut Johantono, BK akan segera menindaklanjuti secara internal lembaga dengan mendalami materi pengaduan tersebut dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.

”Kalau nanti perlu ditindak lanjuti, ya kita tindak lanjuti sesuai mekanisme di internal Badan kehormatan (BK) DPRD ,” kata politis asal PKB ini.

Johantono, mendapat informasi bahwa si H suami siri DUK membantah telah menelantarkan anaknya.

Dewan si H mengaku menafkahi anaknya yang diberikan melalui kerabat.

Selain itu, dia akan bertanggung terhadap biaya pendidikan dan  biaya sehari-hari anaknya hingga dewasa.

”Karena itu, BK tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah dalam menindaklanjuti permasalahan ini,” ujarnya. (said)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *