21 Februari Pemilu 2024, Tahapan Selama 25 bulan

  • Bagikan
21 Februari Pemilu 2024
Tahun 2024 merupakan tahun politik. Tiga pemilihan digelar di tahun yang sama. Pileg dan Pilpres 21 Februari. Sedangkan Pilkada Serentak 27 November 2024. (matajatim)

matajatim.idJAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024.

Sedangkan pemungutan suara Pilpres 2024, KPU mengusulkan digelar pada 21 Februari 2024.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Ilham Saputra dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Bawaslu dan DKPP pada hari Senin. Senin 6 September 2021.

“Kami mengusulkan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada 27 November 2024, mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2016,” kata Ilham di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/9/2021).

Ilham menyatakan, penetapan tanggal tersebut mengacu pada persiapan pemilihan 2018 selama 12 bulan, persiapan Pemilu tahun 2019 selama 20 bulan, dan persiapan pemilihan 2020 selama 15 bulan.

“Persiapan sudah disetujui bersama selama 25 bulan untuk Pemilihan 2024 sebelum hari pemungutan suara,” kata dia.

Terkait usulan pemilu (Pilpres dan Pileg) jadi 21 Februari 2024. Ilhan menyebut dengan mempertimbangkan memberikan waktu yang memadai untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu dengan jadwal pemilhan.

“Karena ini pertama kali kita laksanakan pemilu dan Pilkada di tahun yang sama,” sambung Ilham.

lham menyebut beban kerja para penyelenggara pemilu juga menjadi pertimbangan usulan.

Selain itu, pertimbangan agar tidak bentrok dengan hari raya keagamaan juga dipikirkan oleh KPU RI.

“Kemudian agar hari pemilihan tidak bertepatan dengan hari keagamaan, kita sudah hitung ramadan di bulan April. Kemudian rekapitulasi tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan seperti misal Idul Fitri,” terang dia.

Alasan penetapan waktu itu mengacu pada persiapan pemilihan 2018 selama 12 bulan sejak Juni 2017 sampai Juni 2018, persiapan Pemilu tahun 2019 selama 20 bulan sejak Agustus 2017 sampai April 2019.

“Sedangkan persiapan pemilihan 2020 yang berlangsung sejak September 2019 sampai Desember 2020,” kata Ilham.

Waktu itu digunakan untuk memverifikasi kepengurusan partai politik untuk penelitian dan perbaikan selama 30 hari. Sedang waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi faktual parpol tingkat provinsi, kabupaten/kota selama 53 hari.

Kemudian untuk pembentukan PPK, PPS dan KPPS dibutuhkan waktu selama 92 hari. Pemutahiran data pemilih 30 hari, kampanye selama 120 hari, masa kerja PPK dan PPS selama enam bulan sebelum dan dua bulan setelah pilkada, serta waktu untuk  pencalonan kepala daerah selama 18 hari dan masa kampanye kepala daerah selama 60 hari.

Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, semua paham kalau tahun 2024 adalah tahun politik, karena sepanjang tahun kita menyelenggarakan event politik dan itu bukan hal yang mudah.

Karena itu diharapkan dengan konsep dan desain serta mengetahui tingkat kerumitan dari awal, maka semua pihak dapat mengurai serta mendapatkan solusinya.

“Dalam waktu dua bulan terakhir, tim kerja bersama sudah melakukan pertemuan untuk mematangkan konsep dan desain serta merumuskan beberapa hal terkait penyelenggaraan Pemilu 2024,” tambahnya. (kmp)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *