Tersangka Penerima Suap, Bupati Banjarnegara Membantah, Minta Tunjukkan Pemberi Suap

  • Bagikan
Bupati Banjarnegara Bantah Menerima Suap
Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono.(Instagram @buhdisarwono)

matajatim.idJAKARTA-Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi proyek di Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018 dan gratifikasi..

Namun Budhi membantah jika dirinya terlibat dalam kasus korupsi dan penerima suap dari proyek di Dinas PUPR sebagaimana yang disangkakan KPK.

Bahkan, Bupati Banjarnegara ini juga minta meminta kepada KPK agar menunjukkan siapa pemberi suap dalam proyek di Dinas PUPR pada tahun 2017-2018.

Budhi meminta kepada KPK untuk membuktikan penerimaan uang Rp2,1 miliar yang dituduhkan kepada dirinya.

Budhi mengklaim tidak pernah menerima uang dimaksud dari para kontraktor.

“Saya tadi diduga menerima uang Rp2,1 miliar, mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa, kepada siapa. Silakan ditunjukkan. Insyaallah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong,” ujar Budhi kepada awak media usai ditetapkan sebagai tersangka, Jumat (3/9) di Gedung KPK.

Budhi membantah KPK perihal dirinya mengatur pembagian paket pekerjaan yang akan dikerjakan oleh perusahaan miliknya yang tergabung dalam grup Bumi Redjo.

“Perusahaan Bumi Redjo itu milik orang tua saya, bukan milik saya. Tidak ikut proyek,” ucap dia.

Ketua KPK Firli Bahuri, menyebut tim penyidik KPK telah menemukan adanya bukti permulaan cukup untuk menetapkan dua tersangka, yaitu Bupati Banjarnegara periode 2017-2022 dan tersangka kedua KA, pihak swasta.

Pernyataan Firli disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/9/2021).

Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf i dan/atau pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Firli mengatakan kedua tersangka dilakukan ditahan selama 20 hari ke depan. Budhi ditahan di Rutan Kavling C1 dan KA di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

Sebelumnya, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018.

KPK menyebut ada dugaan gratifikasi dalam proses pengadaan di Pemkab Banjarnegara.

“KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan TPK turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (9/8). (detik/cnn)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *