Rumah Anak Hasan Aminuddin Digeledah KPK

  • Bagikan
KPK Geledah Rumah Anak Hasan Aminuddin
Petugas KPK saat menggeledah rumah Zulmi Noor Hasani di Desa Sidomukti Probolinggo, Sabtu (4/9/2021). Foto: bangsaonline.com

matajatim.idPROBOLINGGO-KPK kembali datang ke Probolinggo, Sabtu 4 September 2021.

Kedatangan KPK kali ini untuk menggeledah dua rumah anak Hasan Aminuddin dari istri pertama.

KPK kembali menggeledah dalam rangka mencari tambahan alat bukti dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan Hasan Aminuddin dan Bupati Probolinggo non aktif Puput Tantriana Sari.

Sebelumnya KPK telah menggeledah rumah pribadi, pemkab, dan pendopo kabupaten serta kantor desa dan kecamatan.

Kali ini, KPK menggeledah rumah dua anak Hasan Aminuddin dari hasil pernikahannya dari istri pertama, Dian Prayuni.

Seperti dikuti detikcom, Sabtu (4/9/2021), KPK pertama kali datang ke rumah anak pertama Hasan yang bernama, Dini Rahmawati.

Selama 4 jam KPK menggeledah rumah itu, lalu bergeser ke rumah anak kedua, Zulmi Noor Hasani, yang persis di samping rumah Dini.

Petugas KPK datang mengendarai 2 mobil ke rumah tersebut.

Penggeledahan sendiri dijaga oleh polisi bersenjata lengkap yang diperbantukan. Awak media juga hanya bisa mengambil foto dari luar rumah.

Salah seorang tukang becak, Supa’i yang mangkal di dekat rumah Zulmi mengatakan dirinya melihat langsung ada dua mobil masuk ke rumah Zulmi.
Supa’i juga melihat sejumlah polisi langsung melakukan penjagaan setelahnya.
“Benar ada mobil masuk. Ada belasan polisi juga, bersenjata lengkap masuk ke rumah itu,” kata Supa’i.

Selama hampir 4 jam melakukan penggeledahan di rumah Zulmi, KPK terlihat keluar membawa koper.

Seperti diktehaui, Tantri dan suaminya Hasan Aminuddin di-OTT KPK pada Senin (30/8).

Mereka kini sudah ditetapkan menjadi tersangka bersama Camat Krejengan dan Camat Paiton. Turut jadi tersangka pula 18 ASN pemberi suap.

Situs korantempo.co, menulis dagangan jabatan ala Dinasti Hasan Aminuddin ditengarai dijaring dari berbagai sumber.

Mulai dari jual beli jabatan pemerintahan hingga upeti dari pengusaha di Kabupaten Probolinggo.

Dalam cover story tempo, disebut harga jabatan yang dipatok dari Rp 20 juta hingga Rp 600 juta.

Untuk upeti dari pengusaha ke Hasan karena berbagai proyek infrastruktur di Pemkab Probolinggo sudah dikuasai oleh anak dan kerabat atau keluarga Hasan.

“Hampir semua proyek pemerintah dikuasasi keluarga Hasan,” tulis korantempo.

Dugaan korupsi itu mulai terkuak setelah aksi OTT KPK kepada Tantri dan Hasan setelah menerima uang pengisian jabatan kepala desa (Pj Kades) di 252 desa di 24 kecamatan se Probolinggo yang akan segera berakhir masa jabatannya pada 9 September 2021.

Kekosongan jabatan kades itu yang menyeret Bupati Tantri dan suaminya serta 20 tersangka lain dalam jual beli pengisian Pj kades hingga mendekam di KPK. (**)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *