Sebelum OTT, KPK Endus Lelang Jabatan Eselon 2 di Pemkab Probolinggo

  • Bagikan
Korupsi di Pemkab Probolinggo
korantempo

matajatim.idOTT KPK terhadap Bupati Probolinggo non aktif, Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin sebenarnya puncak dari rangkaian kasak-kusuk para aktivis anti korupsi yang kerap melaporkan dugaan korupsi di Kabupaten Probolinggo.

Bupati Lira Probolinggo, Syamsudin sering melaporkan Hasan Aminuddin ke KPK.

Dalam pengakuan kepada sejumlah media, laporan yang dikirim Syamsudin sudah dilayangkan sejak tahun 2012 ke KPK, Kejaksaan dan Polda Jatim.

Namun, sejumlah laporan Syamsudin itu kandas. Bertepuk sebelah tangan.

Kini, Syamsudin merasa lega setelah KPK melakukan OTT atas jual beli Pj Kades kepada Tantri dan Hasan.

Untuk merayakan kegirangannya. Syamsudin bersama sejumlah elemen masyarakat Probolinggo membentangkan kain putih berukuran 10 meter agar warga ikut menandatangani kain putih tersebut sebagai bentuk dukungan pada KPK.

Selain itu, Syamsudin dan teman-teman pegiat anti korupsi Probolinggo juga melakukan aksi cukur gundul di depan Kantor Bupati Probolinggo.

2 Tahun KPK Endus Hasan

Aksi Tantri untuk jual beli jabatan yang dioperatori si suami Hasan ternyata sudah diendus KPK sejak 2 tahun lalu.

Seperti dikutip situs korantempo.co, pergerakan Hasan dan Tantri dipantau sejak tim KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang dari seorang kepala dinas yang akan menduduki jabatan baru dari hasil lelang jabatan untuk eselon dua.

“Pernah ada kepala dinas memberi Rp 300 juta,” kata Kepala Satuan Tugas Penyelidik KPK, Harun Al Rasyid, kepada Tempo, Kamis, 3 September 2021. “Saya memiliki catatannya.”

Berbekal laporan tersebut, kata Harun, KPK menurunkan tim ke Probolinggo untuk memetakan dan memantau kondisi di Probolinggo.

Saat itu Pemkab Probolinggo sedang mengadakan lelang jabatan eselon dua setelah banyak posisi kepala dinas kosong.

Dari hasil pemantauan diketahui bahwa ada tiga orang yang tengah disiapkan oleh Hasan sebagai kepala dinas baru hasil lelang jabatan itu.

“Setiap calon kepala dinas itu lalu diminta menyerahkan uang sekitar Rp 300 juta,” sebut Harun.

Namun, kata Harun, satu orang kandidat kepala dinas tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut. Satu kandidat lainnya sudah bersedia menyiapkan uang.

“Satunya lagi belum diketahui,” katanya.

Setelah mengumpulkan informasi, tim KPK diterjunkan ke lapangan memutuskan agar dugaan dagang jabatan itu dilanjutkan ke tahap penyelidikan.

Pada tahap itu, tim butuh menyadap sejumlah nama. Sebelum memulai penyadapan, KPK lebih dulu harus mendapat izin dari Dewan Pengawas, lembaga yang baru dibentuk sesuai dengan Undang-Undang KPK hasil revisi kedua.

Penyelidikan ini akhirnya berjalan, hingga tim membutuhkan perpanjangan izin penyadapan ke Dewan Pengawas.

Tapi proses permintaan perpanjangan penyadapan itu membutuhkan waktu lama di KPK, hingga kasus tersebut mangkrak.

Penelusuran dugaan jual-beli jabatan kepala dinas di Probolinggo ini semakin berlarut-larut karena Harun dan dua anggota tim penyelidiknya tersingkir lewat tes wawasan kebangsaan pada Mei lalu.

Selain ketiganya, ada 54 pegawai KPK lainnya yang disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan.

Hingga kini, Hasan Aminuddin dan Tantri belum bisa dimintai konfirmasi.

Ketika ditangkap dan dibawa ke Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, keduanya sama sekali tak berkomentar ke awak media. Keduanya juga memilih bungkam ketika tiba di gedung KPK di Jakarta.

Tempo berusaha meminta konfirmasi melalui putra sulung Hasan, Zulmi Noor Hasani, tapi nomor kontaknya dalam keadaan tidak aktif.

Tempo juga berupaya menghubungi Zulmi lewat Pemimpin Redaksi Koran Pantura—media milik Zulmi—Abdur Rohim Mawardi.

Abdur mengaku pihaknya juga tidak bisa menghubungi bosnya itu semenjak KPK menangkap Hasan.

Sumber Dagangan Hasan

Situs korantempo.co, menulis dagangan jabatan ala Dinasti Hasan Aminuddin ditengarai dijaring dari berbagai sumber.

Mulai dari jual beli jabatan pemerintahan hingga upeti dari pengusaha di Kabupaten Probolinggo.

Dalam cover story tempo, disebut harga jabatan yang dipatok dari Rp 20 juta hingga Rp 600 juta.

Untuk upeti dari pengusaha ke Hasan karena berbagai proyek infrastruktur di Pemkab Probolinggo sudah dikuasai oleh anak dan kerabat atau keluarga Hasan.

“Hampir semua proyek pemerintah dikuasasi keluarga Hasan,” tulis korantempo.

Dugaan korupsi itu mulai terkuak setelah aksi OTT KPK kepada Tantri dan Hasan setelah menerima uang pengisian jabatan kepala desa (Pj Kades) di 252 desa di 24 kecamatan se Probolinggo yang akan segera berakhir masa jabatannya pada 9 September 2021.

Kekosongan jabatan kades itu yang menyeret Bupati Tantri dan suaminya serta 20 tersangka lain dalam jual beli pengisian Pj kades hingga mendekam di KPK. (**)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *