BK DPRD Menunggu Pihak Dirugikan Video Mesum Mirip Anggota DPRD Sumenep

  • Bagikan
Video Mesum Mirip Anggota DPRD Sumenep
Nurus Salam, Wakil Ketua BK DPRD Sumenep.

matajatim.idSUMENEP-Kisruh pemberitaan video mesum mirip anggota DPRD Sumenep mendapat respon banyak pihak.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep juga mulai angkat bicara untuk menanggapi desakan YLBH Madura terkait pemberitaan video mesum yang dimuat media kempalan.com.

Nurus Salam, Wakil Ketua BK DPRD Sumenep menilai, pernyataan YLBH Madura terkait pemberitaan video mesum mirip anggota DPRD Sumenep sesuatu hal yang wajar.

Namun, BK belum bisa bersikap atas desakan YLBH Madura karena belum ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan video mesum itu.

Menurut Oyock–panggilan akrab Nurus Salam–BK DPRD bertindak berdasar laporan dari masyarakat.

Dia berdalih, BK bertugas hanya menangani hal-hal yang bersifat kode etik anggota DPRD sesuai dengan tata tertib (Tatib) DPRD.

“Ranah BK DPRD itu bukan menangani pidana murni. Tentu, langkah yang dilakukan BK berdasar aduan dari siapa yang merasa dirugikan atas dugaan pelanggaran etik anggota dewan sesuai tatib,” jelas Oyock saat dihubungi koresponden Kempalan Jumat malam (27/8).

Oyock mempersilahkan siapa saja yang merasa keberatan atau siapa yang merasa tak nyaman adanya pemberitaan Kempalan itu untuk mengirim surat ke BK DPRD Sumenep.

“Satu orang saja yang melapor, bisa menjadi acuan BK untuk melangkah. BK bertindak sesuai laporan,” pungkas anggota Fraksi Gerindra ini.

Sebelumnya diberitakan kempalan, Pembina YLBH Madura, Kurniadi SH mendesak kepada aparat kepolisian Resort Sumenep dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep agar bersikap pro aktif mengusut kebenaran video mesum yang diberitakan mirip salah satu fraksi besar di DPRD Sumenep.

“Diduga pelakunya pejabat publik, maka institusi parlemen dalam hal ini BK DPRD Sumenep, partai politik dan kepolisian ya harus pro aktif untuk mengusut kebenaran video tersebut,” terang Kurniadi dalam memberi keterangan via WhatsApp, Kamis malam (26/8).

Salah satu alasan yang mendasari Kurniadi mendesak BK DPRD Sumenep dan kepolisian adalah moralitas institusi parlemen yang perlu dijunjung tinggi dari predikat buruk.

Sebab, katanya, di parlemen itu merupakan kumpulan orang-orang terhormat sebagai jelmaan wakil-wakil rakyat Sumenep.

“Masak ada anggota DPRD berbuat mesum begitu. Itu kan bisa merusak moralitas parlemen,” papar pengacara gaek ini memberi dalih. (**)

sumber: kempalan

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *