Sentilan Gus Baha

  • Bagikan
Sentilan Gus Baha
Ahmad Bahauddin Nursalim yang akrab disapa Gus Baha

matajatim.id-Sejarah selalu diisi para pemenang. Atau dalam narasi lain, sejarah selalu diwarnai oleh mereka yang tengah berkuasa Merekalah yang menulis sejarah sesuai dengan keinginan dan versinya.

Rezim Orde Baru menulis sejarahnya sendiri, menurut versinya. Maka yang berbau Orde Lama dibersihkan, dibuang dalam buku-buku sejarah. Maka nama-nama yang berbau “kiri” akan sulit bisa ditemukan, dalam buku pelajaran sejarah sekolah.

Soeharto “panglima” Orde Baru muncul menghiasi sejarah, dan ia digambarkan tidak saja mampu melumat ajaran komunisme/Marxisme/Leninisme, tapi ia juga sebagai jenderal yang mampu menjaga stabilitas keamanan khususnya.

Maka operasi pembunuhan misterius (petrus) jadi andalan penegakan kamtibmas, meski itu dianggap melanggar HAM. Tidak terhitung penjahat yang ditembak mati tanpa pengadilan. Meski ditentang Barat, operasi petrus jalan terus, dan berhenti saat dianggap sudah cukup memenuhi target.

Untuk menegaskan peran Soeharto dalam merebut kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, dimunculkan film-film perjuangan, dimana Soeharto sebagai tokoh sentralnya. Film “Serangan 1 Maret/Janur Kuning” (1979), “Serangan Fajar” (1982), dan yang paling fenomenal film “Pengkhianatan G30S/PKI” (1984). Film ini rutin sejak 1985 diputar di TVRI, setiap tanggal 30 September.

Tidak ada yang salah dalam film-film itu, justru film-film itu membangkitkan semangat kejuangan, dan memperlihatkan kekejaman PKI sebagai dalang kudeta dengan melakukan pembunuhan para jenderal.

Pada masa Orde Baru, apa saja yang berbau kiri ditiadakan. Sehingga sulit untuk menemukan, misal buku Tan Malaka. Namanya menjadi asing, tidak dikenal anak-anak sekolah tingkat lanjutan pertama dan atas.

Padahal ia termasuk pahlawan nasional. Bukunya Madilog, (1951) sulit ditemukan. Buku itu magnum opus karya Tan Malaka, dan dianggap sebagai karya paling berpengaruh dalam Sejarah Filsafat Indonesia Modern.

Tapi bersyukur Yayasan Pustaka Obor Indonesia, cukup berjasa saat mengangkat karya Harry A. Poeze, sejarawan Belanda yang dianggap orang paling mengerti akan kisah hidup Tan Malaka, sebagai aktivis politik revolusioner dalam sejarah Indonesia.

Buku 3 jilidnya, Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia, itu mampu melepas dahaga mengenal sejarah tokoh misterius satu ini.

Seiring berjalannya waktu, rezim Orde Baru lambat laun, khususnya pada pertengahan ’80-an, mulai melonggarkan literasi agak kekirian, termasuk karya yang pada awalnya “terlarang”.

Bahkan Bung Karno, yang dianggap tokoh utama rezim Orde Lama, pelan-pelan pula namanya “dipulihkan”, dan itu bisa terlihat dengan penamaan bandara dengan namanya bersama dengan nama Bung Hatta, Bandara Soekarno Hatta.

Namun soal Komunis sebagai ajaran terlarang, tidak bisa ditawar-tawar, yang itu dikuatkan dengan Tap MPRS, yaitu Tap XXV/MPRS/1966. Rezim Orde Baru tegas menegakkan ketetapan itu. Tidak ada tawar menawar, dan itu memang konsekuensi sebagai negara Pancasila yang berketuhanan.

Soekarno Menjadi Tidak Proporsional

Sebagai pahlawan nasional dan Proklamator RI bersama Hatta, Soekarno dibuat seolah milik keluarga, atau setidaknya milik PDI Perjuangan. Maka wajah Soekarno selalu menempel pada banner-banner beraroma PDIP, disamping juga tentunya wajah Megawati Soekarnoputri.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *