Kemungkinan Demokrasi Sosial di Indonesia

  • Bagikan
Demokrasi Sosial di Indonesia
Pemaparan Olle Tornquist tentang Demokrasi Sosial.

matajatim.idMadat Club bersama Komunitas Madani dan Prodi Ilmu Politik Universitas Brawijaya serta Lembaga Studi Sosial Budaya Universitas Negeri Surabaya melaksanakan webinar Jawa Timur-Oslo bersama salah satu pakar politik Indonesia: Olle Tornquist.

Dalam diskusi ini, Profesor Emeritus Ilmu Politik dan Riset Pembangunan dari Universitas Oslo itu akan membahas kemungkinan terbentuknya demokrasi sosial.

Webinar ini dibuka oleh Wawan Sobari selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Dosen dari Prodi Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Olle membuka dengan menyampaikan bahwa demokrasi sosial tidaklah tidak mungkin di Indonesia, namun telah kalah tiga kali melawan Demokrasi Terpimpin di bawah Sukarno, lalu dengan Suharto, dan kebangkitan serta kemunduran populisme reformis.

Selanjutnya, Profesor Emeritus dari Universitas Oslo itu mengartikan demokrasi sosial sebagai pembangunan yang didasarkan pada keadilan sosial (dan sekarang juga dengan keberlanjutan lingkungan) melalui cara demokratis.

Ada lima strategi yang dapat ditempuh dalam mencapai demokrasi sosial, yakni masuk ke dalam pemerintah dan mencopot kapitalisme dari atas.

Menjinakkannya dengan aturan. Melawan dari luar pemerintah, menghindarinya dari berbagai aksi sosial seperti koperasi dan gaya hidup alternatif.

Kelima, mempersatukan bagian atas dengan reformasi transformatif yang sekuensial.

Olle juga memaparkan, kekalahan demokrasi sosial karena, pertama ialah ketika nasionalis kiri dan komunis reformis mengikuti Demokrasi Terpimpin, para kiri itu memakai dua cara: anti-imperialisme yang tidak memperlemah tentara, birokrat, maupun antek-anteknya. Lalu mencanangkan land reform yang menyebabkan konflik sehingga harus dihentikan.

Upaya yang kedua adalah perlawanan terhadap Suharto yang mana semenjak 1980-an para aktivis PRD tidak begitu berfokus pada masyarakat sipil dan lebih kepada menggaet “massa” melawan pemerintah dan menurutnya, mengabaikan pilar pertama demokrasi sosial, yakni gerakan yang memiliki ketertarikan yang luas.

Adapun upaya ketiga disebut Olle sebagai populisme reformis yang tidak membangun pilar ketiga dari demokrasi sosial, yaitu hak-hak sosial, sementara tidak ada pendalaman demokrasi melampaui pemilu untuk mengembangkan pilar kedua demokrasi sosial, yakni demokrasi itu sendiri.

Namun penulis buku Penghancuran PKI itu, masih memiliki pandangan yang optimis bahwa demokrasi sosial masih memungkinkan hanya saja pada masa anti-kolonialisme dan sebelum Demokrasi Terpimpin.

Menurutnya, demokrasi sosial akan berhasil apabila berfokus kembali pada kewarganegaraan yang setara dan demokrasi sebagai dasar untuk reformasi besar-besaran untuk hak sosial, belajar dari kemungkinan untuk membangun aliansi luas di balik kebijakan seperti reformasi sektor kesehatan, belajar dari kebutuhan untuk membentuk follow up usai reformasi, dan belajar dari kebutuhan akan permintaan dan pengembangan tata kelola kemitraan partisipatoris yang demokratis.

“Prioritas utama adalah membangun gerakan massa,” tutur Olle seraya menambahkan bahwa susah untuk membangun partai tanpa gerakan. Penganut demokrasi sosial mengikuti demokrasi liberal di Skandinavia, dan yang menjadi kegagalan di Indonesia adalah alpanya bentuk negosiasi yang demokratis.

Di Indonesia, bagi Olle, begitu banyak orang yang tidak memiliki hak kewarganegaraannya yang hanya tertulis di kertas saja. Salah satunya pendidikan yang dalam demokrasi sosial harus inklusif dan apa yang diajarkan dalam pendidikan itu. Dua hal ini adalah jalan yang paling baik dalam membangun masyarakat yang demokratis.  (Madat Club for Kempalan.com)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *