PHE WMO Dituding Sengsarakan Nelayan Pantura Bangkalan, Warga Ancam Bikin Gerakan

  • Bagikan
PHE WMO Dituding Sengsarakan Nelayan Pantura Bangkalan
ilustrasi/Anjungan Migas Lepas Pantai

matajatim.idBANGKALAN-Para nelayan di pesisir Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura mengeluh sejak  Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) melakukan eksplorasi sumur Migas di perairan Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Bangkalan.

Moh Junaidi warga Banyusangkah, Tanjung Bumi kepada Mata Jatim, menyampaikan, perusahaan migas bernama PHE WMO selama mencari sumber Migas secara tidak langsung mengurangi pendapatan nelayan. Sebab, banyak ikan pergi karena rumah ikan sudah banyak yang rusak.

“Perusahaan migas (PHE WMO, red) bikin sengsara nelayan pantura Bangkalan,” ucap Junaidi dengan mimik marah.

Kata Junaidi, banyak nelayan tradisional di perairan Tanjung Bumi yang selama ini hidup dari hasil menangkap ikan. Sejak ada eksplorasi dari perusahaan migas di lepas pantai, penghasilan nelayan menurun.

“Ada dampak ekonomi dan dampak lingkungan, tapi ini tak jelas perhatian dari perusahaan migas kepada warga terdampak,” terang Junaidi.

Menurut Ketua Barisan Indonesia Pemantauan dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi (Bidik) ini, perusahaan bernama PHE WMO tak pernah memberi manfaat kepada warga terdampak. Sosialiasi kepada nelayan dan warga lain juga tak ikut dilibatkan.

“Warga pesisir pantai yang benar-benar terdampak tidak pernah kecipratan CSR,” terang Junaidi kepada Mata Jatim usai pertemuan dengan Camat Tanjung Bumi, Anam Adi Suparto yang membahas CSR kepada warga Tanjung Bumi, Selasa (24/8/2021).

Dalam amatan Junaidi, realisasi program CSR PHE WMO cenderung ghaib alias tak terlihat mata telanjang.

“Namanya ada, tapi wujudnya tak pernah dirasakan masyarakat,” sambung Junaidi.

“Selama ini, program CSR mengalami disfungsi dan disorientasi, CSR tidak pernah terealisasi kepada warga terdampak. Khususnya di Desa Banyusangkah, Tanjung Bumi yang 80 persen warganya bekerja sebagai nelayan,” beber Junaidi menambahkan.

“Masyarakat nelayan tradisional banyak berharap terhadap kekayaan ikan di laut, jangan sampai diabaikan, karena hal itu juga menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Kami harap ada kompensasi untuk nelayan Banyusangkah dari adanya migas yang dikeruk dari dasar laut itu. Kasihan masyarakat nelayan penghasilannya semakin menurun,” pintanya.

Jika keluhan Junaidi tidak diindahkan oleh perusahaan migas dan tidak ada sosialiasi pada para nelayan, dia mengancam akan bikin gerakan.

“Jika permintaan kami tak didengar, kami akan melakukan gerakan-gerakan untuk menunda atau menggagalkan pengeboran di wilayah Pantura Bangkalan,” ancam Junaidi.

PHE WMO Dituding Sengsarakan Nelayan Pantura Bangkalan
Camat Tanjung Bumi, Aman Adi Suharto saat menemui Kades Telaga Biru serta warga Tanjung Bumi. (matajatim.id)

Sebelumnya pada Selasa (11/8/2021) upaya Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) mendapatkan angin segar dari Perairan Pantai Utara Kabupaten Bangkalan.

PHE WMO akan melakukan kegiatan pengeboran Sumur Eksplorasi PHE 2-3 titik di lepas pantai atau offshore, 5 KM atau 4 mil dari bibir pesisir Kecamatan Klampis akan dilakukan hingga kedalaman 8.000 feet atau 2.500 meter.

PHE WMO menjadwalkan pengeboran dilakukan pada akhir Agustus 2021.

Junaidi menyarankan, sebelum eksplorasi digelar, semua warga tokoh masyarakat harus dilibatkan, minimal ada sosialiasi bagi masyarakat nelayan terdampak eksplorasi migas.

“Kedua belah pihak, harus sama-sama diuntungkan, bukan hanya salah satu pihak yang untung, sementara pihak lainnya rugi. Jadi semua warga pantura harus dilibatkan. Komunikasi langsung dan sosialisasi langsung dengan nelayan terdampak sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Senada dengan Ahmad Suhdi, Kepala Desa Telaga Biru juga ikut mengeluh karena di desanya tidak pernah mendapatkan CSR dari PHE WMO.

“Di sini tidak pernah mendapatkan CSR sama sekali dari PHE WMO. Jika sosialiasi dari PHE WMO saya pernah mengikuti satu kali di pendopo Agung Bangkalan. Tapi saya tidak tau pengeborannya di mana,” jelasnya.

Kades Suhdi juga pernah mengajukan CSR ke PHE WMO. Namun ajuan itu ditolak. Dengan alasan sudah ada pengajuan dari desa lain.

Padahal desa yang dipimpin Suhdi masuk bagian desa terdampak.

“Kami pernah mengajukan CSR untuk pengembangan wisata di Telaga Biru. Tetapi ditolak karena sudah ada wisata lain yang mengajukan. Padahal daerah Telaga Biru masuk dalam terdampak pengeboran. Kami harap ke depan perusahaan Migas di Bangkalan bisa lebih memperhatikan Desa terdampak,” paparnya.

Sementara Camat Tanjung Bumi, Aman Adi Suharto mengatakan jika dirinya tidak pernah tahu soal CSR di wilayah Tanjung Bumi, apalagi soal pengeboran PHE WMO di wilayah Pantura Bangkalan.

“Soal pengeboran Migas PHE WMO sudah ada sosialiasi melalui satu pintu ke dinas Perikanan. Saya hanya mengikuti zoom tiga kali. Di kecamatan dua kali. Dan pendopo satu kali. Itupun pengeboran minyak di Lamongan,” jelas Aman saat menemui warga Tanjung Bumi, Selasa.

Syaiful, Mata Jatim

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *