Pilkades Sumenep, Ramli: Bisa Sebelum 9 Oktober atau Ketentuan Lain dari Pusat

  • Bagikan
Pilkades Ditunda 2 Bulan Lagi
Moh. Ramli Kepala DPMD Sumenep

matajatim.idSUMENEP-Gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 sebanyak 86 desa ikut ditunda gegara PPKM awal Juli lalu.

Namun, jika merujuk Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 141/4251/SJ tertanggal 9 Agustus 2021. Gelaran Pilkades Sumenep bisa digelar dua bulan setelah SE itu ditandatanganinya.

Kendati demikian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kepala DPMD) Sumenep, Moh. Ramli belum bisa memastikan tanggal pasti hari pelaksanaan sebelum ada keputusan terkini dari pemerintah pusat.

“Dalam keputusan itu (SE,red) kan disebutkan terhitung sejak 9 Agustus hingga 9 Oktober 2021 dan atau keputusan lebih lanjut,” jelas Ramli kepada wartawan, Rabu 18 Agustus 2021.

Ramli juga mengandai, bisa saja sebelum 9 Oktober pelaksanaan Pilkades digelar jika ada ketentuan lain dari pusat.

“Kami sebagai pelaksana di daerah tetap menunggu dan melaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat,” sambung mantan Kadinsos ini.

Ramli memastikan, segala APK dan logistik untuk kepentingan hari H terjamin aman.

“Kami pastikan logistik Pilkades aman. Pengamanan logistik kita melibatkan saksi dan calon Kades. Tapi Calon Kades tidak memiliki kewenangan dalam hal administrasi,” paparnya.

Karena itu, Ramli meminta kepanitiaan dan para Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pilkades serentak.

“Kalau kami sebenarnya ingin Pilkades serentak ini cepat selesai hanya saja terikat dengan aturan, maka tetap bersabar dan terus ikhtiar,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) 2021 dan PAW dalam kurun waktu 2 bulan melalui SE Nomor 141/4251/SJ.

Hal itu dilakukan Menteri Tito sebagai bentuk antisipasi kerumunan yang berpotensi menjadi penyebaran Covid-19.

Karena itu, ia memerintahkan kepada Bupati/Walikota sebagai Pelaksana Pilkades Serentak 2021 dan PAW di seluruh Indonesia agar menunda pelaksanaannya dalam kurun waktu dua bulan sejak surat ditetapkan.

Mendagri Tito menjelaskan, surat itu dibuat untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan angka penyebaran Covid-19 yang meningkat secara nasional akibat adanya varian Delta.

Kabupaten Sumenep salah satu daerah di Jawa Timur yang telah menjadwal pemungutan suara Pilkades untuk 86 desa digelar 8 Juli 2021.

Berhubung ada Inmendagri untuk menunda karena masa PPKM Darurat 2 Juli 2021 hingga diperpanjang sampai 16 Agustus. Gelaran itu ditunda hingga ada keputusan baru dari Pemerintah Pusat.

Salah satu ktivis KWK Syafiudin menyebut penundaan Pilkades Serentak 2021 menjadi ‘bencana’ bagi para Calon Kades yang sejak dini mempersiapkan untuk merawat basis suaranya dengan biaya yang tak sedikit.

Selain beban para Cakades. Panitia PIlkades juga menjadi beban karena harus menjaga APK Pilkades di saat pasif kegiatan.

Karena itu, Syafiudin menyarankan agar gelaran Pilkades Serentak 2021 di Sumenep untuk ditunda pada tahun 2022 atau sampai benar-benar pandemi covid-19 bebas di Indonesia.

Bahri, Mata Jatim

  • Bagikan

Respon (1)

  1. Tegas sidikitlh.bahwasanya covid tidak ada yang tau kapan berahir.lebi cepat lebih baik dan tetap mengikuti protokol kesehatan.insaAllah aman..karna penggelaran Pilkades tidak akan sampai 1hari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *