Ini Alasan Mendagri Menunda Pilkades dan PAW 2 Bulan Lagi

  • Bagikan
Pilkades dan PAW Ditunda 2 Bulan Lagi
Mendagri Tito Karnavian membuat surat penundaan gelaran Pilkades dan PAW selama dua bulan lagi sejak surat ditetapkan 9 Agustus 2021. (matajatim.id)

matajatim.idJAKARTA-Apa alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) 2021 dan PAW dalam kurun waktu 2 bulan?

“Untuk mengantisipasi kerumunan yang berpotensi menjadi penyebaran Covid-19,” begitu bunyi surat Mendagri Nomor 141/4251/SJ tertanggal 9 Agustus 2021 yang memerintahkan kepada Bupati/Walikota sebagai Pelaksana Pilkades Serentak 2021 dan PAW di seluruh Indonesia agar menunda pelaksanaannya dalam kurun waktu dua bulan sejak surat ditetapkan.

Mendagri Tito menjelaskan, surat itu dibuat untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan angka penyebaran Covid-19 yang meningkat secara nasional akibat adanya varian Delta.

“Atas rujukan tersebut untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa baik serentak maupun Pemilihan Antar Waktu (PAW) yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pengambilan nomor urut, kampanye calon dan pemungutan suara dalam rentang waktu dua bulan sejak surat ini ditandatangani atau ditetapkan kebijakan lebih lanjut,” kata Tito, sebagaimana dikutip dari surat tersebut, Senin (9/8/2021).

Pada surat tersebut, Kata mantan Kapolri itu juga meminta kepada seluruh calon kepala desa agar tetap menjaga Kondusifitas desa, seiring dengan kebijakan penundaan tersebut.

“Kepada para calon kepala desa, untuk senantiasa menjaga kondusifitas desa seiring dengan penundaan ini. Sebagai upaya mendukung penekanan terhadap penyebaran Covid-19,” tukasnya.

Kemudian, Tito juga menugaskan Camat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon kepala desa yang sudah ditetapkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan tetap menjaga kondusifitas di masing-masing desa.

“Diminta juga melaporkan tahapan pilkades serentak atau PAW yang ditunda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa,” tandasnya.

Kabupaten Sumenep salah satu daerah di Jawa Timur yang telah menjadwal pemungutan suara Pilkades untuk 86 desa digelar 8 Juli 2021.

Berhubung ada Inmendagri untuk menunda karena masa PPKM Darurat 2 Juli 2021 hingga diperpanjang sampai 16 Agustus. Gelaran itu ditunda hingga ada keputusan baru dari Pemerintah Pusat.

Salah satu ktivis KWK Syafiudin menyebut penundaan Pilkades Serentak 2021 menjadi ‘bencana’ bagi para Calon Kades yang sejak dini mempersiapkan untuk merawat basis suaranya dengan biaya yang tak sedikit.

Selain beban para Cakades. Panitia PIlkades juga menjadi beban karena harus menjaga APK Pilkades di saat pasif kegiatan.

Karena itu, Syafiudin menyarankan agar gelaran Pilkades Serentak 2021 di Sumenep untuk ditunda pada tahun 2022 atau sampai benar-benar pandemi covid-19 bebas di Indonesia.

“Saya melihat pandemi covid-19 belum tahu sampai kapan berakhir. Saya menyarankan kepada pemerintah agar menunda pelaksanaan Pilkades tahun 2022 atau sampai pandemi covid sudah steril dari Indonesia,” jelasnya kepada Mata Jatim, Selasa (10/8/2021) menanggapi penundaan Pilkades Sumenep 2 bulan lagi.

Kepala DPMD Sumenep, M Ramli tak bisa memberi komentar sudah kepastian pelaksanaan Pilkades Sumenep akibat penundaan PPKM.

Yang pasti, kata Ramli, Pemerintah Kabupaten Sumenep akan selalu menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait waktu penyelenggaran Pilkades Sumenep yang boleh digelar.

“Pelaksanaan Pilkades akan digelar setelah ada kepastian kebijakan baru dari pemerintah pusat,” sebutnya. (**)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *