Dugaan Korupsi Hibah Ponpes di Jatim Lagi Disorot, Kerugian Hibah Rp 70 Miliar di Banten

  • Bagikan
Dugaan Korupsi Hibah Ponpes
Dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Ponpes Banten tahun anggaran 2018 dan 2020 ditahan penyidik Kejati Banten(KOMPAS.CO)

matajatim.id-Hiruk pikuk dugaan korupsi dana hibah di Provinsi Banten mulai ada titik terang. Termasuk Hibah Ponpes dari APBD Provinsi Jatim yang juga jadi sorotan.

Kasus dugaan korupsi hibah Ponpes di Banten sudah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Dari hasil audit penghitungan diketahui kerugian negara untuk kasus korupsi hibah pondok pesantren dari Pemprov Banten tahun anggaran 2018 dan 2020 dari BPKP.

Total kerugian negara di kasus ini mencapai Rp 70 miliar.

“Audit sudah keluar kerugian negara Rp 70 miliar. Itu untuk hibah 2018 dan 2020,” kata Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan dikonfirmasi detikcom, melalui sambungan seluler di Serang, Senin (9/8/2021).

Berkas perkara kasus korupsi ini lanjutnya masih diperiksa jaksa dan belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Serang. Penyerahan audit diserahkan BPKP pada sekitar pekan lalu.

“Kerugian itu yang bisa kita buktikan, nanti dibuktikan saja (di pengadilan). Kita belum limpahkan berkasnya,” ujarnya.

Perkara korupsi hibah ke Ponpes disidik Kejati dan telah menetapkan beberapa tersangka.

Pertama, ada eks Kabiro Kesra Irvan Santoso dan Toton Suriawinata sebagai pejabat Kesra.

Selain itu, ada juga oknum pemotong anggaran hibah ke pesantren yaitu inisial ES dari Pandeglang, AG honorer di Kesra dan AS salah satu pengurus pondok pesantren.

Anggaran hibah dari pemprov totalnya Rp 66 miliar untuk tahun 2018. Hibah diberikan ke tiga ribu lebih ponpes di seluruh kabupaten kota di Banten dengan jumlah masing-masing ponpes Rp 20 juta.

Sedangkan untuk anggaran tahun 2020, hibah juga disalurkan ke empat ribu pesantren lebih dengan total anggaran Rp 117 miliar. Per pesantren di anggaran hibah ini mendapat masing-masing Rp 30 juta.

Sementara itu, Front Pemuda Madura (FPM), Muchlas Samorano, mengaku akan segera mendesak Kejati Jatim untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur untuk program bantuan pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 15,150 Miliar rupiah.

“Kejati Jatim tidak perlu ragu untuk mengungkap dan menindak tegas pelaku korupsi dana hibah ponpes. Tindakan itu sangat memalukan buka hanya bagi pemerintahan, tapi juga umat Islam,” ujar Muchlas seperti dikutip situs klikku.net.

Untuk APBD 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp 1,257 Trilliun.

Bantuan hibah tersebut digunakan untuk pembangunan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan juga kegiatan untuk kelompok masyarakat serta irigasi tersier dan lain-lain.

Ada sebanyak 4.638 penerima bantuan hibah Pemprov Jatim yang akan dicairkan tahun 2021 ini. Mereka telah terseleksi dan terverifikasi dari total 10 ribu lebih yang mengajukan bantuan hibah.

Total dana hibah itu, meliputi perbaikan dan pendirian sarana peribadatan sebanyak 657 bangunan, atau setara dengan Rp 157,3 Milyar.

Hibah untuk lembaga pendidikan sebanyak 2.988 bangunan dari jenjang SD hingga SMA.

Hibah untuk Pondok Pesantren sebesar Rp 770,8 Milyar.

Hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dan lembaga/organisasi masyarakat sebanyak 993 organisasi atau setara Rp 329,5 Milyar.

“Jangan ada pemotongan. Karena selain itu melanggar ketentuan juga pasti mengurangi kuantitas dan kualitas. Saya pesan jaga amanah ini,” tekan Gubernur Khofifah. (**)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *