Kapolda Sumsel pun Mintaa Maaf atas Sumbangan Rp 2 Triliun

  • Bagikan
Kapolda Sumsel Mintaa Maaf
Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri

matajatim.id-Tuntas sudah drama sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga alm Akidi Tion untuk masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel).

Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Eko Indra Heri memohon maaf atas kegaduhan akibat sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio.

Eko mengakui bahwa insiden tersebut terjadi akibat dirinya tidak hati-hati.

“Kegaduhan yang terjadi ini dikarenakan kelemahan saya. Ini terjadi karena ke tidak hati-hatian saya. Saya atas nama pribadi dan selaku Kapolda mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Bapak Kapolri, pimpinan di Mabes Polri, anggota Polri, masyarakat Sumsel, tokoh agama dan tokoh adat. Terutama Forkompinda Sumsel, Gubernur, Pangdam dan Danrem,” ujar Eko pada Kamis, 5 Agustus 2021, seperti dikutip sejumlah media.

Eko mengaku mengenal almarhum Akidi Tio dan anak sulung Akidi, Johan. Sementara Heryanti anak bungsu Akidi, Kapolda mengaku tak terlalu mengenalnya.

Eko bercerita, polemik bermula saat dirinya dihubungi oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Lesty Nurainy dan dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan.

Saat itu Eko diinformasikan bahwa keluarga almarhum Akidi akan memberikan bantuan bersifat pribadi kepada masyarakat Sumatera Selatan untuk penanganan Covid-19.

“Saya tanyakan maksud dan tujuan, hanya untuk masyarakat Sumatera Selatan dalam menghadapi Covid-19,” kata Eko.

Pada Senin (26/7/2021), masyarakat Indonesia digemparkan dengan berita sumbangan uang sebesar Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio, seorang pengusaha dari Aceh yang telah meninggal dunia 12 tahun lalu.

Sumbangan tersebut diberitakan merupakan wasiat Akidi Tio kepada anak-anaknya, sebelum dia mengembuskan napas terakhir.

Rencananya, uang sebesar Rp 2 triliun itu akan digunakan untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan.

Sebelum mengadakan acara simbolis pemberian sumbangan, Kapolda Eko mengaku kaget. Musababnya keluarga Akidi Tio mengamanahkan uang sumbangan sebesar Rp 2 triliun itu kepada Polda Sumatera Selatan sebagai penyalur kepada masyarakat.

Kendati demikian, Eko merespons kekagetannya tanpa banyak bertanya.

Pada 26 Juli, ia bersama Gubernur Sumatera Selatan pun turut hadir pada acara serah terima simbolis uang sumbangan sebesar Rp 2 triliun tanpa rasa curiga.

Tanpa berpikir dalam kerangka hukum. Tanpa berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekam jejak keuangan keluarga Akidi Tio.

Polisi baru mempermasalahkan saat uang Rp 2 triliun yang dijanjikan tak kunjung cair. Polda Sumatera Selatan kemudian memanggil putri Akidi Tio, Heryanti Tio, untuk dimintai keterangan mengenai uang sumbangan sebesar Rp 2 triliun.

Untuk memastikan dana sumbangan itu, polisi melakukan penyelidikan koordinasi dengan Bank Mandiri Palembang.

Hasilnya? Bank Mandiri Palembang menyatakan, bilyet giro Rp 2 triliun yang ditandangani Heriyanti ternyata tak mencukupi.

“Hasil koordinasi pengecekan ke Bank Mandiri sesuai dengan bilyet giro kemarin, klarifikasi bank bahwa saldo di rekening tersebut tidak cukup (Rp 2 triliun),” kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi.

Kata Supriadi, saldo bilyet giro itu rencananya akan ditransfer ke rekening milik Kepala Bidang Keuangan Polda Sumsel. Namun, saldonya tidak mencukupi Rp 2 triliun.

“Penerimanya dibukakan rekening Mandiri atas nama Kabid Keuangan, sesuai yang ada di bilyet gironya. Bisa dipastikan saldo yang ada di rekening bilyet giro Heryanti itu saldonya tidak cukup,” ujarnya.

PPATK pun turun tangan menangani kasus ini.

Berdasar temuan PPATK, terdapat kriteria mencurigakan dari profil penyumbang.

“Kenapa harus turun tangan? Pertama adalah bahwa transaksi keuangan dalam jumlah besar seperti ini, setelah kita hubungkan dengan profil si pemberi ini, adalah inkonsistensi, yang tentu saja ada masuk kriteria mencurigakan,” kata Kepala PPATK Dian Ediana Rae.

Selain itu, alasan PPATK terlibat dalam analisis tersebut karena Heryanti menjanjikan akan menyumbangkan kekayaan terhadap pejabat negara kendati tujuannya adalah untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan.

Menurutnya, sumbangan tersebut tidak akan menimbulkan polemik apabila diberikan kepada lembaga sosial yang memang mempunyai aturan dapat menerima sumbangan.

“Tetapi begitu yang nerima adalah masuk kategori PEP (politically exposed person) dalam pengertian PPATK, itu adalah kriteria pejabat negara, dari pusat sampai ke daerah, dari berbagai level yang memang merupakan suatu person yang kita anggap sensitif yang harus kita klarifikasi seandainya transaksi seperti ini,” terang Dian.

“Ini bisa dikatakan suatu pencederaan. Ini persoalan terkait mengganggu integritas pejabat dan integritas sistem keuangan, dalam konteks sistem keuangan di Indonesia,” lanjut Dian. (**)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *