Meski Purna Tugas, Lelang Jabatan Sekda Jatim Belum Dibuka

  • Bagikan
Lelang Jabatan Sekda Jatim Belum Dibuka
Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono (kempalan)

matajatim.idSURABAYA-Politisi Indrapura Surabaya kembali bersuara lantang tentang 19 OPD Pemprov Jatim yang lama dibiarkan kosong, hanya diisi seorang Plt dan Plh.

Kali ini yang mempertanyakan kinerja Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa adalah Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Fuzan Fuadi.

Fauzi mengaku heran kenapa Gubernur Khofifah bersikap lambat mengisi 19 kepala definitif OPD di Pemprov Jatim. Padahal, katanya, 19 kepala OPD itu sudah begitu lama diisi bukan seorang kepala definitif.

“Jangan sampai publik underestimate dengan kinerja gubernur. Ibu Gubernur harus menjalankan reformasi birokrasi sebagaimana amanat undang-undang. Ini sudah nggantung sekian lama. Jangan publik bertanya-tanya terhadap kinerja penataan reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Jawa Timur,” terang Fauzan sebagaimana dikutip memorandum.co.id, Rabu (4/8/2021).

Protes senada juga disampaikan Ketua Partai Golkar Jawa Timur, Sarmuji terkait kursi19 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk jabatan Sekda Jatim definitif.

“Segera isi jabatan OPD yang kosong,” terang Sarmuji usai mengikuti pelantikan dan sumpah jabatan Anggota DPRD Jawa Timur, Sri Hartatik, Selasa (3/8/2021).

Kata Sarmuji, kepala OPD dan Sekda Jatim yang definitif merupakan posisi yang sangat vital. Gubernur Khofifah diharap bisa segera mengisinya dengan ASN yang kapabel.

“Secara psikologis, jabatan Plt atau Plh berbeda dengan jabatan definitif. Termasuk psikologi bawahannya. Memang dulu gubernur menunggu. Tetapi saat ini sudah waktunya mengisi kekosongan itu,” tegas Sarmuji seperti disampaikan kepada kontributor Mata Jatim.

Sementara itu, berdasar website resmi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim di http//bkd.jatimprov.go.id/. Gubernur Khofifah membuka pendaftaran lelang jabatan untuk mengisi 18 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang disebut begitu lama kosong di Pemprov Jatim.

Hanya saja, pendaftaran seleksi JPTP itu tak menyertakan kursi Sekda Provinsi (Sekdaprov) Jatim yang selama ini diisi seorang pensiunan Sekdaprov.

Sekda Jatim Heru Tjahjono memasuki masa pensiun Sekdaprov Jatim pada 6 Maret 2021.

Meski sudah purna tugas. Kemendagri memperbolehkan menunjuk mantan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono sebagai Plh Sekda Jatim.

Pada awal penunjukan itu, eks Kepala BKD Jatim Nurkholis mengatakan, Heru Tjahjono sebagai Plh Sekda Jatim  sesuai ketentuan yang berlaku.

Katanya, ketentuan itu diperkuat dengan turunnya surat rekomendasi Kemendagri yang memperbolehkan menunjuk mantan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono sebagai Plh.

“Ibu gubernur tidak mungkin mengusulkan Plh tanpa dasar aturan yang kuat. Penunjukan Plh Sekdaprov itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan,” jelas Nurkholis yang kini menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, hasil rotasi minggu lalu.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *