RPJMD Sumenep Dibahas di Batu, Malik Kritik Pedas

  • Bagikan
RPJMD Sumenep Dibahas di Batu
Malik Effendi dari kompolan paggunestoh (matjatim.id)

matajatimSUMENEP-Pembahasan RPJMD dan RKPD Kabupaten Sumenep yang diikuti semua OPD Pemkab Sumenep selama 4 hari di Kota Batu, Malang, Jawa Timur mendapat kritik pedas dari Malik Effendi.

Atas nama kompolan paggunestoh. Malik mempertanyakan lokasi pembahasan RPJMD dan RKPD yang ditempatkan di luar Sumenep yaitu di Kota Batu.

Padahal, kata Malik, di era pandemi covid-19 sejatinya Pemkab Sumenep bisa memenej keuangan agar tidak dibelanjakan secara boros.

Lebih jauh Malik menuding para birokrat Sumenep tak peka terhadap situasi masyarakat Sumenep dimana angka kemiskinannya nomor dua terbanyak se Jawa Timur. “Tak tahu malu,” terang Malik dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Mata Jatim, Minggu malam (30/5/2021).

“Kenapa semua OPD menggelar rapat harus di Batu, yaa?. Itu menunjukkan Sumenep sudah tak diakui sebagai pusat pemerintahan oleh pemerintah sendiri. Di tengah pandemi covid-19, justru daerah Sumenep ditinggal dengan berbondong-bondong ke Malang. Ini mental tidak bertanggungjawab,” tambah Malik dalam keterangannya.

Menurut Wakil Ketua DPW PAN Jatim ini, penyusunan RPJMD di era pandemi covid-19 ini seyogyanya dilaksanakan di ponpes atau di pusat-pusat pariwisata yang ada di Sumenep agar bisa menggerakkan ekonomi warga Sumenep

Berbicara RPJMD Sumenep, kata Malik pasti beda dengan Kabupaten Blitar. Itu dilihat dari visi misi bupati terpilih. Begitu pun tentang kondisi mikro/makro ekonomi maupun sosial dan geografi Sumenep berbeda jauh dari Blitar.

“Memangnya sama visi misi bupati terpilih Sumenep dengan Blitar,” sambungnya.

Malik juga menyoroti postur APBD Sumenep yang dinilai tak lagi proporsional dan tak sehat.

Kata Malik, nilai APBD Sumenep sebesar Rp 2,4T sebanyak 60 persen dihabiskan untuk belanja pegawai (Rp 1,4 triliun). Sebesar 20 persen untuk dunia pendidikan (Rp 480 miliar). Sebesar Rp 240 miliar untuk belanja Kesehatan sebesar 10% dari APBD Sumenep.

“Nah sisa belanja untuk publik hanya 10 persen sebesar Rp 240 miliar,” terangnya.

“Sekarang dibuat jalan-jalan ke Batu dll… yaaa selamat bermiskin-miskin ria Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.

redaksi

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *