Khofifah Sebut Investasi dan Perdagangan Jatim Surplus, Anwar Sadad Heran Angka Pengangguran Malah Naik

  • Bagikan

matajatim.idPASURUAN-Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad mengaku bingung terhadap yang dibanggakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait nilai investasi dan perdagangan di Jawa Timur yang surplus. Sebab, kata Sadad, angka pengangguran di Jawa Timur malah meningkat tajam.

“Dalam penanaman modal dalam negeri di Jatim juara nasional sepanjang tahun 2020. Di samping itu, perdagangan dalam negeri Jatim juga mengalami surplus Rp 91 triliun. Tapi, di sisi lain, angka pengangguran di Jawa Timur mencapai 5,26 persen dari keseluruhan angkatan kerja di Jatim yang berjumlah 21 juta,” ucap Anwar Sadad saat menutup kegiatan Pelatihan Kerja yang diadakan oleh UPT BLK Pasuruan Provinsi Jatim di Gedung IASS (Ikatan Alumni Santri Sidogiri) Pohjentrek Pasuruan, Jumat (9/04/2021).

Plt Ketua DPD Gerindra Jawa Timur ini, sebenarnya mengapresiasi atas juara investasi nasional yang diraih Provinsi Jawa Timur.

Begitu pun dengan prestasi perdagangan dalam negeri yang mengalami lonjakan dibanding tahun tahun sebelumnya.

Tapi, Sadad mengaku bingung untuk menjawab jika ada pertanyaan terkait nilai investasi dan perdagangan di Jawa Timur yang surplus.

“Sebenarnya, investasi itu buat siapa? Surplus perdagangan itu menguntungkan siapa?,” terang Sadad yang disambut gemuruh tepuk tangan ratusan peserta pelatihan.

“Ini merupakan ‘warning’ bagi Gubernur dan jajarannya,” tambah Anwar Sadad.

Karena itu, Sadad meminta kepada  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur agar membekali warganya dengan keterampilan produktif.

Sebagai Wakil Rakyat Jawa Timur, dirinya berjanji akan terus mendorong  UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertran yang tersebar di 16 lokasi di Jawa Timur untuk memperbanyak volume kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di masa pandemi covid-19, Sadad minta Pemprov Jatim dapat memfasilitasi warganya supaya memiliki keterampilan produktif.

Salah satunya dengan membuka BLK milik Pemprov untuk masyarakat.

Menurut mahasiswa doktoral UINSA ini, sektor pekerjaan informal maupun non formal di Jawa Timur mestinya  mendapat perhatian lebih besar. Sebab, katanya, di sektor pekerja informal itu, sebanyak 70 persen angkatan kerja berada.

“Jika tingkat pengangguran tak terkendali, maka kinerja Gubernur di sektor lain yang ‘moncer’ menjadi sia-sia,” ujar Anwar Sadad. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *