Reses di Sumenep, MH Said Abdullah Bahas Pendidikan, Kesehatan, dan Kedaulatan Pangan

  • Bagikan

matajatim.idSUMENEP-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indoensia (RI) dari Fraksi PDI Perjuangan, MH Said Abdullah menggelar Reses bersama ratusan Kepala Desa di Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu (29/07/2020).

Pada pertemuan yang digelar di aula de Baghraf Hotel tersebut, MH Said Abdullah menyampaikan tiga hal. Pertama, soal Pendidikan. MH Said Abdullah menginginkan ke depan seluruh kebutuhan anak didik harus ditanggung oleh pemerintah daerah, mulai dari seragam hingga buku.

Bahkan, ia berharap seragam anak didik juga dijahit sendiri oleh orang tua. Selain ukuran seragam sesuai harapan, hal itu bertujuan untuk membantu para tukang jahit lokal.

“Sehingga, mereka bisa bekerja dan tidak menganggur,” imbuh Said.

Kedua, soal Kesehatan. Meski ada BPJS, menurut Said banyak sekali warga yang tak menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), karena pendataannya amburadul. Sehingga, suami Khalida Ayu Winarti itu berharap pendataan penerima KIS ke depannya dilakukan secara kontinu dan valid.

“Biar semua warga, khusus yang kurang mampu menikmati program pengentasan kemiskinan dari pemerintah,” jelasnya.

Ketiga, Kedaulatan Pangan. Pahlawan pangan menurut Said ada di desa. Sehingga, para petani di desa harus dipastikan hasil panennya dibeli secara layak.

“Orang tempo dulu tidak membiarkan setiap lahan itu kosong. Bahkan di pekarangan rumahnya ditanam marongghi (kelor). Itulah ketahanan pangan sesungguhnya,” tegas dia.

Makanya, Said meminta untuk kebutuhan bansos ke depannya juga harus beli ke petani. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menyejahterakan mereka.

“Jangan beli ke grosir. Beli ke petani. Itu harapan kita,” pintanya.

Selain menyampaikan tiga hal tersebut, tujuan utama Said mengundang ratusan Kades di Sumenep tidak lain untuk melakukan serap aspirasi terkait situasi dan kondisi desa di masa pandemi Covid-19.

“Kami datang menemui Kepala Desa ingin tahu aspirasi dan kondisi desa, karena refocusing dana desa juga diarahkan ke BLT, ke masyarakat. Kami ingin tahu bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Dan alhamdulillah ternyata berdasarkan aspirasi kades, semua yang dari pusat dilaksanakan,” ungkap Ketua Banggar DPR RI itu.

Para Kades di Sumenep berharap ke depan regulasi-regulasi yang dibuat Pemerintah tidak terlalu birokratis. Aspirasi ini disampaikan kepada MH Said Abdullah sebagai wakilnya dengan maksud agar pencairan dana desa lebih mudah.

“Itu yang diinginkan kepala desa, regulasi tak terlalu birokratis. Agar tidak terjadi deregulasi. Artinya mengurangi keruwetan birokrasi desa,” jelas Said.

Namun, Said juga mengajak seluruh pihak, wabilkhusus para Kades untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan totalitas yang tinggi, mengingat ketiga poin yang dia sampaikan.

“Mari bersama-sama kita melayani masyarakat secara maksimal,” ajaknya.

Sementara itu, perwakilan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Miskun Legiyono mengaku senang bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada MH Said Abdullah. Apalagi, MH Said Abdullah sekarang menjabat Ketua Banggar DPR RI.

“Kami sudah sampaikan semua keluh kesah Kades kepada Pak Said, termasuk soal regulasi dana desa agar tidak terlalu birokratis, sehingga pencairannya mudah,” ujar Iyon, panggilan akrab Kades Pangarangan itu. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *